07 November 2018

Syarat Maju Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa Di Pilkades

Tags

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah pesta demokrasi yang melibatkan masyarakat banyak, di mana mereka dapat berpartisipasi dengan cara memberikan sumbangsih suara mereka untuk memilih salah satu calon kepala desa. Sehingga calon yang meraih suara terbanyak dari masyarakat tadi dapat terpilih untuk mengembangkan dan memajukan desa mereka.

Pemilihan kepala desa atau pilkades merupakan implementasi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang ada di desa dalam rangka memilih kepala desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber jurdil).


Sebelumya, mari kita ketahui bahwa seorang kepala desa adalah pejabat pemerintah di tingkat desa yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Adapun Pemilihan kepala desa sendiri merupakan suatu agenda penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai wujud dari proses musyawarah desa dan perwujudan demokrasi permusyawaratan.

Pemerintah harus mengakomodasi setiap suara yang yang diberikan oleh masyarakat dan kemudian suara tersebut dijadikan sebagai dasar penetapan sebuah keputusan. Di samping itu, setiap warga juga memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan (diwujudkan dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan desa atau musrenbangdes).

Lebih jauh lagi, masyarakat juga memiliki kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa maupun pengelolaan keuangannya. Masyarakat yang akan memilih kepala desa, harus mengetahui figur calon kepala desa yang akan memimpin desanya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa ini adalah untuk mewujudkan harapan mereka kepada para pemimpin desa agar para penyelenggara desa tersebut benar-benar komitmen pada pembangunan desanya. Hal ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terciptalah kondisi masyarakat yang aman, tenteram, selamat dan tercukupi semua kebutuhan hidup mereka seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan yang berhubungan dengan rohani seperti pendidikan, agama, adat istiadat dan lain-lain yang terkait dengan masalah spiritual.

Nah melihat betapa besarnya harapan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa itulah, maka kualifikasi terhadap para calon kepala desa memiliki peran besar dalam menentukan figur kepala desa. Mampukah calon tersebut untuk bisa amanah serta memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga desanya atau tidak. Hal itu dikarenakan beratnya beban yang akan dipikul oleh seorang kepala desa. Oleh karena itu, tidak heran jika adanya kualifikasi atau persyaratan untuk menjadi seorang kepala desa tersebut harus dibuat secara matang.

Hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang calon kepala desa adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Sebab, melalui jiwa kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin desa akan mampu mengelola berbagai polemik yang ada di masyarakat yang dipimpinnya. Pada saat seorang calon kepala desa terpilih, dia tidak hanya mengurusi para pendukungnya yang telah memilihnya saja, tetapi juga berurusan dengan orang-orang yang dulu tidak berada di pihaknya. Jiwa kepemimpinan penting bagi kepala desa dalam menghadapi pro-kontra yang ada di masyarakat dan juga dalam menentukan kebijakan.

Kemudian, sesuai aturan yang berlaku, setiap masyarakat desa yang hendak maju “bertarung” untuk menjadi kepala desa perlu memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni sebagai berikut:


  • Warga Negara Republik Indonesia
  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahanakan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
  • Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
  • Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
  • Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
  • Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
  • Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
  • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
  • Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  • Berbadan sehat
  • Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
  • Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mungkin jika dilihat secara sekilas, tidak ada masalah dengan semua persyaratan yang tertera pada perundang-undangan di atas. Namun jika dicermati secara mendetail, ada beberapa kalangan yang merasa bahwa ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas ada yang melanggar hak-hak mereka. Di antaranya adalah adanya bunyi “calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.

Tentu saja, untuk sebagian kalangan beranggapan bahwa hal demikian adalah hal yang lumrah karena memang posisi kepala desa bukanlah sebuah jabatan yang main-main. Dan orang yang menjadi kepala desa haruslah orang yang sudah mengetahui seluk beluk tentang desa dan masyarakatnya. Beberapa orang juga menganggap bahwa latar belakang desa dan kondisi desa tersebut wajib diketahui oleh bakal calon kepala desa yang hendak mencalonkan diri tersebut. Hal tersebut dapat diketahui melalui seberapa lama bakal calon kepala daerah tersebut berdomisili di desa.

Namun, ada beberapa pihak yang merasa hal tersebut sangat mencederai hak-hak konstitusional mereka dengan mengajukan uji materiil terhadap pasal 33 huruf g Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya muncullah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pemilihan “kepala desa dan juga perangkat desa” tidak perlu dibatasi dengan adanya syarat bahwa calon kepala desa atau calon perangkat desa tersebut haruslah “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Putusan tersebut dituangkan dalam Putusan MK Nomor 128 Tahun 2015.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan  pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yang juga tidak mensyaratkan aturan terkait dengan domisili atau bertempat tinggal di daerah setempat dalam jangka waktu tertentu. MK melihat hal itu dari perspektif negara bahwa satuan pemerintahan desa merupakan unit terbawah dari struktur organisasi pemerintahan.

Oleh karena itu, jika dilihat berdasarkan pada putusan diatas, maka MK melihat adanya syarat domisili tersebut dikaitkan dengan aspek ketidakadilan. Tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan pilkades karena desa juga merupakan  struktur pemerintahan yang diakui dalam hukum. Sehingga, semuanya sama tidak ada perbedaan perlakuan antara pilkades maupun pilkada. Sehingga, semuanya sama di mata hukum tidak ada perbedaan perlakuan antara pilkada maupun pilkades.

Baca juga Strategi Caleg Sukses Hadapi Pemilu


EmoticonEmoticon