27 November 2018

Beberapa Hal Baru Di Pilkades Serentak Tuban Tahun 2019

Tags

Pemilihan kepala desa (Pilkades) akan dilaksanakan serentak di seluruh desa (gelombang kedua) yang ada di kabupaten Tuban pada tahun 2019. Maka, agar penyelenggaraan pilkades tersebut dapat berjalan dengan lancar, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana (DPMD KB) menyosialisasikan regulasi terkait pelaksanaan pilkades tersebut. 

Sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Korpri Kabupaten Tuban selama beberapa hari itu diberikan kepada seluruh Kepala Desa, BPD, perangkat desa, serta tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Materi yang disampaikan adalah panduan terkait pelaksanaan pilkades dan pengisian anggota BPD di tahun 2019. Semuanya sudah terangkum dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 yang berisikan tentang Pemilihan Kepala Desa.  


Dalam Perbup tersebut dijelaskan secara detail tentang pedoman pelaksanaan pilkades 2019 yang menurut jadwalnya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019. Yang menarik dari Perbup ini adalah adanya aturan baru yang tidak ada pada pilkades sebelumnya. Apa saja aturan-aturan tersebut, berikut ini adalah beberapa hal baru terkait pelaksanaan pilkades 2019:

1. Setiap WNI Berhak Mengikuti Pilkades 

Ini adalah persyaratan baru yang ditetapkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128 tahun 2015. Keputusan MK ini menganulir persyaratan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa calon peserta pilkades harus sudah terdaftar dan menetap di desa setempat minimal satu tahun sebelum pendaftaran. 

Dengan adanya aturan baru ini, maka siapapun orangnya bisa mengikuti proses pemilihan kepala desa selama masih tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) di manapun tempatnya. Jadi, tidak ada batas waktu minimal tinggal di desa yang akan diikuti pemilihan kepala desanya. 

2. Kewajiban Membuat Pakta Integritas Bagi Calon 

Seseorang yang hendak mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa diwajibkan membuat pakta integritas yang berisikan janji/komitmen calon jika nanti ia terpilih sebagai kades. Janji tersebut berupa pemberian santunan kepada masyarakat miskin di desa yang menyelenggarakan pilkades dengan menyisihkan hasil dari tanah kas desa untuk kesejahteraan mereka. Atau komitmen tersebut bisa berupa janji prioritas anggaran dari dana Apbdes untuk pengentasan kemiskinan atau program sosial yang lain. 

Meskipun demikian, tak ada ketentuan dalam peraturan terkait berapa persentase hasil tanah kas desa yang diwajibkan oleh aturan perundang-undangan untuk santunan warga miskin. Karena pakta integritas tersebut dibuat oleh calon peserta pilkades yang nantinya masing-masing pakta integritas akan dipajang di tempat-tempat publik sehingga masyarakat yang akan memberikan penilaian. 

3. Tata Cara Penyelesaian Penghitungan Saat Terjadi Suara Sama/Draw

Kecil sekali kemungkinan terjadinya suara sah yang diperoleh oleh calon kepala desa berjumlah sama. Meskipun demikian, ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan jika terjadi hasil pemungutan suara dalam pilkades berjumlah sama atau draw. 

Pada pemilihan sebelumnya apabila terjadi perolehan suara yang sama saat penghitungan, maka perlu dilakukan pemilihan ulang. Namun, dalam pilkades serentak tahun 2019 hal tersebut tidak berlaku karena proses penghitungan dilanjutkan dengan melihat hasil pemilihan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. 

Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pemilihan kepala desa, perlu dilakukan pembagian pemilih ke dalam tiga blok (tiga blok tersebut untuk desa dengan jumlah pemilih kurang dari 4.000 orang dan dibuatkan satu TPS). Jumlah pemilih di setiap blok berjumlah ganjil yang salah satu tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya perolehan suara sah yang sama antara dua calon. 

Nah, apabila benar-benar terjadi draw, maka keputusan pemenang dalam pilkades tahun 2019 ditentukan dengan melihat calon mana yang unggul di dua blok. Kemudian jika masih sama/berimbang, maka calon yang memenangi pencoblosan di blok terluas itulah yang ditetapkan sebagai pemenang pilkades. 

4. Pembatasan Jumlah Peserta Pilkades 

Dalam pilkades tahun depan, regulasi mengatur bahwa jumlah peserta pilkades minimal diikuti dua orang dan maksimal sebanyak lima orang calon. Lalu, bagaimana jika dalam sebuah desa terdapat lebih dari lima orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pilkades? 

Dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2018 pasal 38 sudah diatur bahwa pendaftaran calon pilkades yang diikuti lebih dari lima calon yang lolos administrasi harus dilakukan seleksi tambahan. Seleksi tambahan tersebut berupa perangkingan terhadap semua calon tersebut. Sehingga peserta yang berada di luar lima besar otomatis tercoret dari kontestasi pilkades. Berikut ini adalah poin yang digunakan untuk penilaian dalam perangkingan:
  • Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan 
  • Tingkat pendidikan 
  • Usia

Kemudian jika dalam perangkingan tersebut ternyata masih menghasilkan calon lebih dari lima orang, maka perlu dilakukan seleksi tambahan lagi berupa ujian dengan materi:
  • Pancasila dan UUD 1945
  • Agama
  • Pengetahuan Pemerintahan
  • Bahasa Indonesia 

5. Sumber Biaya Penyelenggaraan Pilkades 

Pembiayaan pilkades ini bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDes. Untuk tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Tuban telah menyiapkan anggaran kurang lebih sekitar 9,5 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai tahapan pilkades seperti penyiapan administrasi hingga pelantikan. Sedangkan anggaran yang bersumber dari Apbdes bisa dipakai untuk sosialisasi hingga pengamanan Pilkades. 

Demikian tadi beberapa hal baru dalam pemilihan kepala desa se-kabupaten Tuban tahun 2019. Dengan adanya aturan baru tersebut diharapkan masyarakat mampu mengikuti tahapan pilkades sesuai aturan yang berlaku sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terpenting adalah dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki visi misi untuk membangun desa ke arah yang lebih baik. 

Baca juga Syarat Maju Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa Di Pilkades

2 komentar


EmoticonEmoticon