Thursday, October 11, 2018

PPK Jatirogo Sosialisasikan GMHP Pemilu 2019

Tags

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatirogo mengadakan sosialisasi gerakan melindungi hak pilih (GMHP) di pendopo kecamatan Jatirogo pada Rabu malam (10/10). Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh ketua dan anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang ada di Jatirogo. Sebagaimana diketahui, ada delapan belas desa yang ada di kecamatan Jatirogo.


Acara sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh ketua PPK Jatirogo yaitu M. Imam Sofi'i. Saat memberikan pengarahan beliau mengatakan bahwa tim penyelenggara pemilu 2019 harus benar-benar bekerja secara ekstra. Meskipun kebanyakan PPS yang ada saat ini sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pemungutan suara. Karena sebagaimana yang sudah diketahui bahwa PPS dan masyarakat Jawa Timur baru saja melaksanakan pemilihan gubernur (Pilgub) di bulan Juni lalu. 


Lalu, apa alasan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019 nanti membutuhkan kerja ekstra dibandingkan dengan Pilgub bulan kemarin? Yang pertama tentu karena Pemilu pada tahun depan itu dilakukan secara serentak. Ada lima macam kertas yang harus dicoblos oleh pemilih dalam sekali masuk ke bilik suara. Kelima macam kertas itu terdiri dari lembaran untuk pemilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan satu lagi kertas untuk pemilihan Presiden. 

Yang kedua, penyebabnya adalah terjadinya pemekaran tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di seluruh desa. Jumlah TPS yang disiapkan untuk menghadapi Pemilu tahun depan akan bertambah jika dibandingkan dengan jumlah TPS yang digunakan untuk Pilgub bulan kemarin. Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil kuota jumlah pemilih dalam satu TPS. Karena setelah diadakan simulasi, jumlah ideal pemilih dalam satu TPS tidak boleh lebih dari 250 orang. Nah berangkat dari hal itulah, beban kerja dari TPS menjadi berkurang. Tapi sebaliknya PPS harus menghadapi pemekaran jumlah TPS dengan mengharuskan kerja yang ekstra. 

Lalu faktor ketiga yang menjadikan fokus kerja PPS maupun PPK Kecamatan menjadi lebih besar adalah faktor peserta pemilu itu sendiri. Jika pada Pilgub kemarin pesertanya hanya ada pasangan calon gubernur, maka pada pemilu tahun depan akan diikuti oleh puluhan bahkan ratusan calon anggota legislatif ditambah lagi calon presiden. Semakin banyak peserta pemilu, tingkat kehati-hatian penyelenggara pemilu juga harus ditingkatkan. 

 

Dalam sebuah kasus misalnya terkait penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyelenggara pemilu harus melalui berbagai tahapan untuk bisa menetapkan DPT secara valid. Dan tahapan-tahapan itu dilakukan dengan secermat mungkin serta tak bisa diperoleh secara instan. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan DPS, DPSHP, DPT, DPTHP, DPTb dan lain-lain. Belum nanti ketika data tersebut mendapatkan koreksi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka harus dilakukan perbaikan. Terkadang juga masih adanya beberapa penemuan yang dilakukan oleh partai politik (Parpol). Mau gak mau, penyelenggara pemilu baik PPS, PPK dan KPU harus melakukan pencermatan ulang terhadap data yang sudah jadi. 

Memang data pemilih adalah hal yang sangat penting dalam sebuah pemilihan. Siapapun peserta pemilu pasti berkepentingan terhadap kevalidan data tersebut. Karena dengan data itulah mereka bisa memetakan kekuatan sendiri dan kekuatan peserta yang lain yang menjadi lawannya. 
  
Oleh karena itu, dengan adanya gerakan melindungi hak pilih atau GMHP, PPK Jatirogo mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Jatirogo untuk memastikan namanya apakah sudah tercantum dalam DPT ataukah belum. Jika ternyata masih ada warga yang sudah memiliki hak pilih dan belum tercatat dalam DPT, maka ia bisa melapor ke PPS yang ada di masing-masing desa sehingga bisa dilakukan tindakan. Dan untuk diketahui, tahapan GMHP ini dilakukan sampai akhir bulan Oktober tahun ini. 

Baca juga PPK Jatirogo Buka Posko Pemilu, Tempat Mengecek Nama Pada DPT

2 comments


EmoticonEmoticon