20 October 2018

PPK Jatirogo Berikan Panduan Berkampanye 

Tags

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatirogo telah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode berkampanye bagi peserta pemilu 2019. Metode berkampanye tersebut sebenarnya ditujukan kepada para Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di semua desa di Kecamatan Jatirogo. Namun, masyarakat boleh mengikuti panduan tersebut terutama bagi seseorang yang juga mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. 


Mengapa panduan berkampanye ini perlu dibuat? Sebab untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu melaksanakan kegiatannya sesuai tahapan yang telah ditentukan. Selain itu adanya panduan tersebut untuk menjadi pedoman bagi peserta pemilu agar pelaksanaan kampanye mereka tidak menyalahi aturan. Kemudian fungsi yang lainnya adalah untuk memberikan penilaian kepada para calon anggota legislatif. Manakah kira-kira calon yang taat terhadap aturan, dan manakah yang melanggarnya. 

Metode kampanye ini merujuk kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Di samping itu, juga ada dasar hukum yang lain yaitu Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01./6/KPU/IX/2018. 
Keputusan tersebut berisi tentang teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.

Tahapan kampanye dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 23 September sampai 13 April 2019. Berikut ini beberapa ketentuan terkait kampanye 2019:

1. Melakukan pertemuan 

Pertemuan di sini maksudnya adalah pertemuan antara peserta pemilu dengan calon pengguna hak pilih. Di dalam hal ini ada dua macam pertemuan yang bisa dilakukan, yaitu pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Pertemuan terbatas dilakukan di dalam ruangan dengan jumlah peserta paling banyak seribu orang untuk kampanye dengan klasifikasi calon anggota DPRD Kabupaten. Sedangkan pertemuan tatap muka bisa dilakukan di luar ruangan seperti lokasi pasar, tempat tinggal warga maupun tempat yang lainnya. 

Sebelum mengadakan kegiatan kampanye, maka peserta pemilu harus membuat pemberitahuan tertulis kepada kepolisian. Pemberitahuan itu setidaknya memuat waktu pelaksanaan, tempat, 
serta pembicara dan peserta yang diundang dalam kegiatan kampanye. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kampanye dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan apa pun. 

 2. Penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye (APK) 

Penyebaran bahan kampanye ini bisa berupa brosur, pamflet, stiker, dan lain sebagainya. Dalam penyebaran bahan kampanye tersebut ada beberapa aturan yang harus dipenuhi terkait besarnya ukuran bahan tersebut. Untuk ketentuannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. 


Dalam pemasangan bahan dan APK tersebut ada beberapa tempat yang tidak boleh dimanfaatkan sebagai media penempatan kampanye. Di antaranya :
  • Tempat ibadah 
  • Rumah sakit 
  • Fasilitas negara 
  • Lembaga pendidikan 
  • Jalan protokol
  • Jalan bebas hambatan 
  • Sarana umum  
  • Taman dan pepohonan 

3. Kampanye lewat media sosial 

Selain kampanye dengan cara konvensional, kampanye bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial secara online. Bahkan kampanye dengan cara ini, bisa dikatakan lebih masif dan lebih memiliki pengaruh yang besar. Banyak media sosial yang bisa digunakan sebagai alat kampanye seperti facebook, whatsapp, twitter, instagram dll. Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa ketentuan terkait kampanye yang menggunakan media sosial. 


4. Lewat iklan 

Kampanye alternatif selanjutnya adalah dengan membayar iklan, baik melalui televisi, radio, media cetak maupun iklan pada media yang lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam iklan kampanye hendaknya mematuhi ketentuan perundang-undangan dan etika periklanan. Berikut ini gambar tentang batas maksimum dalam pemasangan iklan. 


Selanjutnya KPU juga memberikan panduan terkait banyaknya jumlah APK yang bisa dipasang oleh peserta pemilu sebagai berikut:

  • Pemasangan baliho paling banyak 5 buah untuk setiap desa/kelurahan
  • Pemasangan spanduk paling banyak 10 buah untuk setiap desa/kelurahan
  • Pemasangan billboard/videotron paling banyak 2 buah untuk setiap kabupaten/kota

Dengan adanya beberapa panduan tersebut, PPK Jatirogo berharap agar tahapan kampanye ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur. Sehingga peserta pemilu tidak mendapatkan teguran maupun sanksi dari pengawas pemilu. 

Baca juga PPK Jatirogo Sosialisasikan GMHP Pemilu 2019


EmoticonEmoticon