25 Oktober 2018

Apa Dan Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Itu?

Tags

Ada beberapa teman yang menanyakan tentang bagaimana caranya mengelola keuangan Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan tersebut sangat penting untuk diketahui jawabannya. Sebab, mengetahui pengelolaan Dana Desa adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level Pemerintah Desa seperti Kepala Desa dan para perangkatnya. 

Namun, sebelumnya yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah pengertian tentang keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Segala sesuatu yang disebut sebagai keuangan desa tersebut haruslah dikelola oleh pemerintah desa dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Berikut ini adalah cara mengelola keuangan desa yang baik secara umum yaitu dengan melakukan:
  • Perencanaan 
  • Pelaksanaan 
  • Penatausahaan
  • Pelaporan, dan 
  • Pertanggungjawaban keuangan desa 


Orang di dalam Pemerintah Desa yang memiliki peran penting sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan adalah Kepala Desa. Di samping memiliki peran tersebut, ia juga menjadi orang yang mewakili Pemerintah Desa dalam memiliki kekayaan desa. Memang tanggung jawabnya besar. Akan tetapi, kepala desa memiliki kewenangan yang banyak terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut, seperti:
  • Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes
  • Menetapkan orang-orang yang akan menjadi pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau yang biasa disingkat dengan PTPKD
  • Menetapkan petugas yang memungut penerimaan desa
  • Menyetujui setiap pengeluaran dari APBDes
  • Dan yang terakhir adalah menyetujui setiap tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dana atas beban APBDes

Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah desa pun akan berjalan dengan baik. Sehingga dalam satu tahun anggaran, pemerintah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam APBDes. Namun, bolehkah jika dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintah desa ternyata terjadi suatu hal yang belum direncanakan sebelumnya? Tentu saja boleh, asalkan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendadak tersebut termasuk kondisi yang darurat atau dianggap sebagai kejadian luar biasa. Seperti:
  • Terjadinya bencana alam 
  • Munculnya masalah sosial 
  • Rusaknya sarana dan prasarana 
  • Adanya wabah penyakit di desa 
  • Dll. 

Mungkin di suatu tempat, kegiatan pengelolaan keuangan desa ini menjadi hal yang lumrah dan mudah bagi beberapa orang yang yang ada dalam Pemerintah Desa. Tapi tak menutup kemungkinan, masih ada juga beberapa desa yang menemukan kesulitan dalam pengelolaan keuangan desa ini. Oleh karena itu, Pemerintah pusat memberikan pendampingan terkait masalah ini yang mana personalianya bisa berasal dari Pendamping Teknis, KPMD, maupun pendamping dari pihak ketiga. 

Baca juga Bisnis Online Jatirogo Cukup Menggiurkan


EmoticonEmoticon