Friday, August 31, 2018

Koordinasi Dan Evaluasi Program BPNT

Tags

Dinas Sosial Kabupaten Tuban mengadakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan BPNT di kecamatan Jatirogo yang sudah berjalan beberapa bulan ini. BPNT sendiri merupakan singkatan dari Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu pada setiap bulannya. Karena ini adalah program pemerintah, maka mau tidak mau, suka tidak suka program ini harus dilaksanakan. 


Ponco Sumarsono, salah seorang narasumber dari Dinas Sosial mengatakan bahwa di Jatirogo ini baru ada 7 agen BNI yang bisa menyalurkan bantuan. Padahal jumlah desa yang ada di kecamatan Jatirogo ada delapan belas. Oleh karena itu, beliau menganjurkan agar pemerintah desa mengajukan orang atau badan usaha untuk segera bergabung menjadi agen 46 BNI. ini dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan dalam mencari agen saat hendak mencairkan BPNT.  


Beliau menambahkan bahwa Bumdes yang ada di desa tidak boleh menjadi penyalur BPNT karena Bumdes hanya sekadar penyuplai barang untuk dicairkan (yang saat ini baru berupa beras dan telur). Akan tetapi, bagi Bumdes yang sudah memiliki unit usaha perdagangan, maka boleh menjadi agen BNI. Begitu juga perangkat desa maupun pendamping dari Dinas Sosial, haram hukumnya menjadi agen penyalur bantuan tersebut. 


Orang atau badan usaha yang menjadi agen BNI ini harus behati-hati dalam memberikan pelayanan. Sebab, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ketika melakukan penukaran BPNT haruslah mendapatkan beras yang berkualitas baik. Di samping itu, agen tidak boleh memaksa KPM untuk mencairkan seluruh isi uang yang ada di rekeningnya. Karena ketika uang di dalam rekening itu masih tersisa bisa dicairkan di lain waktu. 

Dalam kesempatan itu, pak Ponco juga mewanti-wanti para perangkat desa maupun agen BNI agar tidak menyimpan kartu ATM milik KPM, akan tetapi beliau menyarankan agar kartu tersebut disimpan oleh pemiliknya sendiri. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan maupun kesalahpahaman. Namun, bagi KPM yang sudah tua dan dikhawatirkan akan keberadaan kartu ATM tersebut, beliau memperbolehkan pemiliknya untuk menitipkan ke orang lain termasuk perangkat desa. Dan ke depannya, Bumdes yang ada di masing-masing desa diharapkan sudah memiliki mesin EDC sendiri. 

Baca juga Penyaluran Kartu BPNT Di Jatirogo


EmoticonEmoticon