Thursday, March 14, 2019

Satpol PP Tuban Berikan Edukasi Penegakan Perda Kepada Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut dengan Satpol PP memberikan sosialisasi di pendopo kecamatan Jatirogo tentang penegakan perundang-undangan daerah. Sosialisasi dan edukasi tentang perda tersebut diberikan langsung oleh kepala Satpol PP Tuban, Hery Muharwanto. Di samping itu hadir juga perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Tuban yang turut memberikan pemaparan terkait pentingnya menghindari penyalahgunaan narkoba. 


Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Maret 2019 tersebut diikuti oleh banyak peserta dari seluruh desa yang ada di kecamatan Jatirogo. Rata-rata yang hadir adalah perangkat desa, karena dari para pejabat di tingkat desa ini diharapkan mampu meneruskan informasi tentang perundang-undangan daerah kepada masyarakat. Sehingga jika Perda tersebut dimengerti oleh seluruh masyarakat tentu akan mampu meminimalkan potensi pelanggaran terhadap perda itu sendiri. 

Adapun yang menjadi fokus pembahasan pada acara tersebut adalah penjelasan terkait Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kabupaten Tuban. Perda tersebut di antaranya berisikan tentang ketertiban di jalan umum dan jalur hijau, ketertiban dalam lingkungan masyarakat, kesusilaan dan tempat umum serta ketertiban bangunan, perizinan, dan investasi di daerah. 


Masyarakat Tuban apabila mengetahui pelanggaran terhadap Perda bisa melakukan pengaduan dengan menghubungi call centre (0356) 321003 yang menyediakan layanan selama 24 jam. Mereka yang melanggar pasal 7 ayat 1 pada Perda 16 tadi akan dikenai ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Namun, meskipun demikian Satpol PP dalam menjalankan tugasnya akan selalu mengedepankan sisi kemanusiaan dan pembinaan, karena bisa jadi munculnya pelanggaran terhadap Perda karena ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.  

Baca juga Inilah 15 Desa Di Jatirogo Yang Akan Menyelenggarakan Pilkades Tahun 2019

Sunday, February 24, 2019

Pemasangan Stiker PKH Dan BPNT, Perlukah?

Dinas sosial di beberapa kabupaten di Indonesia ada yang memiliki inisiatif untuk membuat stiker untuk dipasang di depan rumah-rumah para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Stiker tersebut berisikan tulisan yang menjelaskan bahwa pemik rumah adalah penerima bantuan sosial. Di antaranya bertuliskan seperti, " Ini rumah warga miskin yang menerima bantuan dari pemerintah berupa PKH atau BPNT". Bahkan ada stiker yang di bawahnya terdapat keterangan " Ya Allah, sejahterakanlah saudara kami yang miskin ini, tapi apabila mereka berpura-pura miskin, maka adzabmu sangatlah pedih."


Pembuatan dan pemasangan stiker tersebut bisa jadi dilakukan untuk mengurangi jumlah warga miskin penerima bantuan sosial. Apa bisa? Bisa. Beberapa kasus yang terjadi menyebutkan bahwa tak sedikit keluarga penerima manfaat bantuan sosial merasa malu jika rumahnya ditempeli stiker dari dinas sosial tersebut. Terlebih bagi seorang yang rumahnya terlihat bagus, maka tak jarang ada yang langsung meminta surat pengunduran diri dari penerima bantuan sosial kepada dinas sosial.

Sebagaimana diketahui dan dimaklumi bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia itu jiwa sosialnya tinggi. Terlebih bagi mereka yang melek media sosial. Sehingga, rata-rata mereka malu jika dianggap orang yang tidak punya tapi jika ada bantuan dari pemerintah tetap berharap mendapatkannya. Nah, keadaan seperti ini ditangkap oleh Dinas Sosial sehingga dibuatkan stiker untuk dipasang di rumah penerima dan terbukti efektif mampu menyadarkan para penerima yang mampu dengan kesadaran sendiri. 

Dinas sosial melalui pendamping, baik PKH, Rastra, maupun BPNT menegaskan kepada masyarakat penerima bantuan agar tidak malu saat rumahnya ditempeli stiker tersebut. Mereka mewanti-wanti agar stiker yang dipasang untuk tidak dilepas atau dirusak. Jika sampai stiker itu rusak atau hilang, maka otomatis si pemilik rumah menjadi keluar dari keanggotaan penerima bantuan sosial. 

Namun demikian, ada juga masyarakat yang menyayangkan pemasangan stiker untuk orang-orang tidak mampu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Alasannya adalah tidak sepatutnya seseorang atau lembaga bahkan pemerintah memberikan bantuan dengan merendahkan orang yang diberikan bantuan. Sebab, hal tersebut mungkin saja bantuannya bisa membantu sedikit kesejahteraan mereka namun melukai hati si penerima. 

Ya begitulah, sisi kehidupan di dunia ini selalu memunculkan pro kontra. 

Baca juga Apakah Yang Dimaksud Dengan KIA Itu? Perlukah Untuk Memilikinya?

Saturday, February 23, 2019

Begini Bunyi Sumpah Panitia Pilkades

Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan pembentukan panitia pilkades tahun 2019 untuk desa-desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten Tuban. Sesuai tahapan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, waktu pelaksanaan pilkades akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2019.


Panitia pilkades yang telah terbentuk pun langsung diambil sumpahnya oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. Sebab agenda pilkades sudah mulai dilaksanakan pada bulan Februari, dengan kegiatan seperti penyusunan tata tertib, penyusunan daftar pemilih, penentuan biaya pilkades, pengumuman dan pendaftaran serta hal-hal yang lainnya. Berikut ini adalah teks sumpah panitia pilkades yang pengambilannya dipimpin oleh ketua BPD dengan disaksikan oleh peserta rapat dan menggunakan alquran yang dibawakan oleh tokoh agama desa setempat:

"DEMI ALLAH.  
SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI  DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGUH-SUNGGUH, JUJUR, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN KEPALA DESA, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN."

Sebagian besar desa yang ada di kabupaten Tuban hanya menyiapkan satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) per desa untuk pelaksanaan pilkades nanti. Sebab, sesuai aturan yang berlaku menyebutkan bahwa desa dengan jumlah pemilih di bawah 4.000 orang, dalam pelaksanaan pilkades nanti hanya menggunakan satu TPS. 

Namun ada juga desa di kabupaten Tuban yang jumlah pemilihnya di atas 4.000 orang. Sehingga desa tersebut harus menyiapkan 3 TPS dengan jumlah panitia pilkades sebanyak 5 orang yang dibantu 7 orang di masing-masing TPS. Sementara desa yang jumlah pemilihnya di atas 9.000 orang, maka kepanitiaannya sebanyak 7 orang dengan dibantu 7 orang di 5 TPS. Kepanitiaan pilkades tersebut diambilkan dari unsur perangkat desa, pimpinan/anggota lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. 

Baca juga Dispemas Tuban Adakan Pembekalan Panitia Pengisian BPD

Layanan Administrasi Kependudukan Online, Siapkah?

Administrasi kependudukan termasuk salah satu layanan yang selama ini seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat. Bagaimana tidak, segala aktifitas atau kegiatan masyarakat pasti selalu membutuhkan dokumen terkait kependudukan semisal Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran dan lain-lain. Dan terkadang apabila ada dokumen milik seseorang yang tidak sesuai, maka akan cukup menyita waktu untuk proses mengurusnya.  



Sampai saat ini, masih banyak elemen data dalam dokumen kependudukan milik masyarakat yang tidak sesuai dengan dokumen yang lainnya. Misalnya, nama seseorang di KTP ternyata ada perbedaan ejaan dengan nama di KK padahal atas nama satu orang yang sama. Dan hal ini cukup merepotkan, terlebih ketika akan digunakan untuk mengurus sesuatu urusan yang ternyata dokumen-dokemen yang ada harus sinkron satu sama lain. 

Belum lagi ketika ternyata dokumen yang tidak sama itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda. Semisal, terjadi ketidaksamaan data pada KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data yang ada di surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, atau data yang ada di ijazah yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan. Entah kenapa dulu terjadi perbedaan data pada dokumen tersebut, yang pasti hal-hal seperti itu cukup merepotkan bagi masyarakat yang mengalaminya. 

Masyarakat kemudian harus membenahi dokumen kependudukan yang tidak sesuai tersebut dengan mempersiapkan segala berkas persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian mereka membawanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mau tak mau harus meleburkan diriya dengan masyarakat lain yang juga melakukan antrian mengurus keperluannya. Antrian tersebut seringkali membludak karena banyaknya masyarakat yang melakukan pengurusan terhadap dokumen mereka. 

Nah, berangkat dari situasi seperti ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tuban berupaya membuat terobosan untuk melakukan percepatan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Percepatan layanan kependudukan tersebut diwujudkan dengan menyiapkan online desa yang disebut dengan layanan Jadek. Sehingga keberadaan layanan online diperkirakan mampu memangkas mobilisasi masyarakat yang meminta pelayanan di Disdukcapil karena yang bergerak adalah data bukan manusianya. 

Layanan online tersebut direncanakan akan dimulai pada awal bulan Maret. Masyarakat berharap agar layanan online itu benar-benar mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang selama ini merasa kesulitan dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan. 

Baca juga Karang Werda, Sebuah Wadah Bagi Para Lansia

Wednesday, February 20, 2019

Kini, Pajak Bumi Dan Bangunan Bisa Dicek Secara Online

Kabar gembira bagi generasi milenial yang selalu melek terhadap perkembangan teknologi. Kini, pemerintah kabupaten Tuban telah menciptakan sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengecek data Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB secara online. Aplikasi online tersebut berisi data yang menunjukkan tentang nominal besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan status pembayarannya. 


Masyarakat Tuban yang ingin masuk ke sistem tersebut bisa membuka aplikasinya dengan mengunjungi alamat pbb.tubankab.go.id. Di laman tersebut disajikan data berapa niminal uang yang harus dibayarkan seseorang wajib pajak PBB dengan cara memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) di aplikasi tersebut. Bahkan, masyarakat bisa mengetahui status pajaknya selama beberapa tahun terakhir. Apakah sudah lunas, menunggak ataukah terkena denda. Begitu juga dengan pengajuan SPPT baru juga bisa dicek apakah sudah terdaftar atau belum. 

Namun, meskipun kini sudah disiapkan aplikasi perpajakan online, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT tetap akan diterbitkan dan didistribusikan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) kepada masyarakat. Kenapa demikian, hal itu dikarenakan tidak semua warga bisa mengakses penggunaan sistem secara online. Di samping itu, keberadaan SPPT atau Pipil masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan tanah maupun bangunan, namun banyak sekali urusan-urusan yang menyangkut dengan pertanahan masih membutuhkan dokumen SPPT.  

Baca juga Sipades, Sebuah Aplikasi Untuk Mengelola Aset Desa

Tuesday, February 19, 2019

Inilah 15 Desa Di Jatirogo Yang Akan Menyelenggarakan Pilkades Tahun 2019

Memasuki tahun 2019, sebagian besar desa yang ada di kabupaten Tuban memiliki hajat pemilihan kepala desa atau yang biasa disebut dengan pilkades. Tak terkecuali desa-desa yang ada di kecamatan Jatirogo. Ada lima belas desa dari delapan belas desa yang akan menyelenggaran pilkades pada tahun ini. Kenapa hanya lima belas desa? hal tersebut dikarenakan tiga desa yang lainnya telah melaksanakan pilkades pada gelombang sebelumnya. Dan berikut ini adalah desa-desa yang akan menyelenggarakan pilkades tahun ini:

  1. Kebonharjo
  2. Ketodan
  3. Karangtengah
  4. Bader
  5. Besowo
  6. Jombok
  7. Sadang
  8. Ngepon
  9. Sugihan
  10. Sidomulyo
  11. Kedungmakam
  12. Demit
  13. Jatiklabang
  14. Sekaran, dan
  15. Dingil
Sedangkan tiga desa yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pilkades adalah desa Wangi, Paseyan dan Wotsogo. 


Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Tuban, tahapan pemilihan kepala desa tahun 2019 ini akan dilaksanakan mulai bulan Februari yang kemudian pelaksanaan pemilihannya pada tanggal 10 Juli 2019. Adapun pendaftaran calon kepala desa mulai dibuka pada tanggal 1-14 Maret 2019. Namun jika pada tanggal yang telah ditentukan tersebut belum ada calon yang mendaftar, maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran mulai tanggal 26 Maret sampai 24 April 2019.

Untuk sekedar diketahui, berikut ini adalah beberapa lampiran persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh para pendaftar calon kepala desa:
    1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
    2. surat    pernyataan    memegang    teguh    dan    mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika 
    3. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang  
    4. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
    5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang  dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
    6. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri
    7. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara
    8. surat  keterangan  pernah  bekerja  di  lembaga  pemerintahan  dari pimpinan lembaga pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja, bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan
    9. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan 
    10. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa
    11. surat pernyataan belum  pernah  diberhentikan  tidak  dengan  hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan   negeri, bagi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa atau dalam jabatan negeri
    12. surat  pernyataan  sanggup  pindah  domisili  dan  menetap  di  desa yang bersangkutan selama menjabat, bagi bakal calon dari luar penduduk Desa
    13. fotokopi  kartu  tanda  penduduk  yang  dilegalisir  pejabat  yang berwenang, apabila   KartTand Penduduk   belum   jad dibuktikan  dengan   surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk dari Pejabat yang berwenang
    14. daftar riwayat hidup
    15. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm
    16. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil
    17. surat  keterangan  pengunduran diri  dari  pimpinan/atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia
    18. surat izin dari pimpinan/atasan bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes
    19. surat izin dari pimpinan/atasan bagi tenaga/pegawai non PNS
    20. surat pemberhentian/pernyataan pengunduran diri bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
    21. salinan/fotokopi surat  permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa
    22. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa
    23. surat Keputusan Camat tentang pemberhentian dari keanggotaan BPD bagi BPD
    24. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
    25. pakta integritas bila terpilih menjadi Kepala Desa

    Baca juga Beberapa Hal Baru Di Pilkades Serentak Tuban Tahun 2019