Wednesday, April 10, 2019

41 Orang Mendaftar Calon Kades Di 15 Desa Di Kecamatan Jatirogo

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di kabupaten Tuban akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Juli 2019. Seluruh desa yang memiliki agenda Pilkades telah membentuk panitia dan telah melaksanakan berbagai tahapannya, seperti sosialisasi pilkades, penetapan daftar pemilih hingga proses pendaftaran bakal calon kepala desa.

Begitu juga desa-desa yang ada di kecamatan Jatirogo. Ada lima belas desa yang akan menyelenggarakan pilkades di tahun 2019 ini. Dan hingga pada hari terakhir pendaftaran bakal calon  Kepala Desa (Balon Kades) yang ditutup pada hari Senin kemarin (8/04/19) terdapat empat puluh satu orang yang menyerahkan berkas pendaftaran di panitia masing-masing desa.

Berikut ini adalah nama-nama bakol calon kepala desa di kecamatan Jatirogo:

Kebonharjo:
  • Masrur
  • Muchammad Buchori
  • Triman

Ketodan:
  • Supriyanto
  • Supriyono

Karangtengah:
  • Sujati
  • Basuki Rahmad
  • Sunardi Rusdiana

Bader:
  • Didik Surahmad
  • Basuki, S.E.

Besowo:
  • Saifudin
  • Sri Wahyuningsih
  • Tarmudji

Jombok:
  • Sudir
  • Tulus
  • Wipranoto

Sadang:
  • Suci Arini
  • Suharno
  • Sugito

Ngepon:
  • Moch. Ali Mansyur
  • Kusyanto
  • Rohmadi

Sugihan:
  • Ngasirun
  • Basuki
  • Imam

Sidomulyo:
  • Rochmawati
  • Willy Efendi
Kedungmakam:
  • Sutikno
  • Rusmi

Demit:
  • Romelah
  • Irkhamni
  • Sutji

Jatiklabang:
  • Suko Supriyono
  • Dami
  • Santoso

Sekaran:
  • Ageng Wahono
  • Edi Cahyono
  • Teguhariyono

Dingil:
  • Wantono 
  • Tawar




Dengan terpenuhinya jumlah syarat minimal pendaftar bakal calon kepala desa di kecamatan Jatirogo, maka bisa dipastikan bahwa panitia pilkades yang ada di kecamatan Jatirogo tidak membuka pendaftaran calon kades untuk gelombang kedua. Sehingga keempat puluh satu orang yang telah mendaftarkan diri tersebut berhak mengikuti tahapan pilkades selanjutnya. 

Sunday, March 31, 2019

Sedikit Lebih Dekat Dengan Inkago Art Jatirogo

Belakangan ini muncul sebuah komunitas pemuda di kota Jatirogo yang cukup mencuri perhatian di dunia perindustrian kabupaten Tuban. Komunitas tersebut bernama Inkago Art yang merupakan akronim dari Industri Kreatif Anak Muda Ronggolawe Tuban. Banyak masyarakat di kabupaten Tuban yang cukup penasaran dengan keberadaan komunitas tersebut karena mereka cukup eksis di media sosial. 


Komunitas tersebut bukanlah sebuah komunitas yang didirikan hanya untuk sekadar kongkow semata. Namun lebih dari itu, komunitas tersebut merupakan perkumpulan para pemuda yang dengan kreativitasnya mereka berkarya dengan menuangkan ide-ide ke dalam bidang kerajinan tangan. Sehingga darinya menghasilkan barang-barang bernilai ekonomis yang bisa mendatangkan penghasilan. 

Banyak kerajinan tangan yang telah dan akan terus mereka garap serta tawarkan kepada masyarakat. Karya yang mereka kerjakan kebanyakan didominasi oleh barang-barang yang berbahan dasar kayu. Seperti replika berbagai macam benda, jam kayu bergambar, foto ukiran kayu, gantungan kunci, lampu hias, grafir kaca led, dll. Mereka melayani berbagai pesanan masyarakat, baik yang datang langsung ke lokasi tempat produksi maupun yang memesan barang secara online. 


Ada satu motto yang sering mereka gunakan untuk mempromosikan hasil karya mereka kepada masyarakat. Motto tersebut adalah kata-kata yang berbunyi "Abadikan momen indah dengan seni". Dengan motto tersebut, mereka mengajak kepada para penikmat karya Inkago Art Jatirogo untuk selalu mengabadikan dan mengekalkan kenangan indahnya (yang umumnya berupa foto) ke dalam kerajinan tangan hasil kerja keras anak-anak Inkago Art. Mereka juga mengajarkan kepada masyarakat bahwa barang-barang yang selama ini dianggap tidak berguna bisa dibuat menjadi kerajinan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai guna dan nilai ekonomis. 

Hasil karya anak-anak Inkago Art tersebut saat ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas, tak hanya Jatirogo saja namun juga sudah mulai menyentuh kota Tuban. Mereka sendiri bahkan pernah mendapatkan berbagai macam penghargaan dari beberapa instansi termasuk Pemerintah Kabupaten. Adanya penghargaan itulah yang turut menjadi motivasi bagi pemuda Inkago Art Jatirogo untuk selalu berkarya.


Hasil manis itu mereka capai karena selain mereka bekerja keras di dalam produksi kerajinan, mereka juga terhitung aktif mengikuti berbagai macam kegiatan pameran UMKM yang diadakan. Sehingga peluang bagi komunitas Inkago Art untuk bisa berkembang dan bersaing di dunia industri terbuka lebar. Namun, mereka mengatakan bahwa yang tak kalah penting dari itu semua adalah keberadaan Inkago Art Jatirogo mampu menjadi solusi dari masalah masih tingginya angka pengangguran di masyarakat. 

Baca juga Layanan Administrasi Kependudukan Online, Siapkah?

Friday, March 29, 2019

Sukses Dengan Bakti Sosial Ramadhan, Sekdes Jatirogo Adakan Baksos Jilid II

Setelah sukses melaksanakan kegiatan bakti sosial pada bulan Ramadan tahun 2018 lalu, sekretaris desa yang ada di kecamatan Jatirogo menggelar kegiatan serupa di bulan Maret 2019. Kegiatan tersebut berupa pemberian sembako kepada sejumlah warga kurang mampu yang sumber pendanaannya berasal dari sumbangsih para sekretaris desa (sekdes) se-kecamatan Jatirogo. 


Sasaran kegiatan baksos yang kedua ini adalah warga kurang mampu yang ada di dua desa di kecamatan Jatirogo, yakni Wangi dan Paseyan. Para sekdes tersebut menyerahkan 13 paket bantuan berisi kebutuhan dapur senilai sekitar 150 ribu rupiah per paketnya. Bantuan tersebut murni diberikan kepada masyarakat penerima tanpa ada kepentingan politik terselubung di dalamnya. Hal tersebut disampaikan oleh para sekdes kepada masyarakat yang bertanya-tanya tentang motif kegiatan baksos, mengingat bulan-bulan ini adalah bulan yang penuh dengan agenda perpolitikan seperti pemilu dan pilkades. 

Winda Wahyu Saputra, Sekdes Besowo Kecamatan Jatirogo mengatakan bahwa baksos ini dilakukan untuk bisa sedikit berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi media untuk para sekdes agar bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dengan melihat langsung kondisi ekonomi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dengan seperti itu, mereka bisa berintrospeksi diri dan akhirnya meningkatkan kinerja pelayanan mereka serta menumbuhkan rasa syukur mereka kepada tuhan yang maha esa. 



Meskipun kegiatan bakti sosial tersebut diberi nama dengan dengan Bakti Sosial Sekdes Wolulas yang artinya adalah kegiatan tersebut dijalankan para sekdes/carik se-kecamatan Jatirogo, namun mereka membuka dan mengajak kepada masyarakat luas yang punya kepedulian tinggi terhadap masalah sosial. Sehingga, apabila ada masyarakat yang mau bergabung dengan ikut menjadi donatur kegiatan baksos tersebut, para sekdes akan menerima dengan sepenuh hati. Di samping itu, mereka juga menerima apabila ada usulan masyarakat terkait calon penerima bantuan sosial. 

Baca juga Ramadhan Berbagi Bersama Sekdes Jatirogo

Friday, March 22, 2019

Berapa Sih Gaji Kepala Desa Di Kabupaten Tuban?

Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa di tahun 2019, ada beberapa masyarakat yang mencari informasi terkait besaran gaji atau penghasilan tetap yang diterima oleh kepala desa di setiap bulannya. Keingintahuan tersebut didasari dari banyaknya orang yang ingin mengikuti pemilihan kepala desa yang terkadang dalam prosesnya sampai seseorang tersebut harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Sehingga memberikan asumsi apakah pengeluaran yang dilakukan sebanding dengan pendapatan yang akan diperoleh. 


Dalam hal ini, pemerintah kabupaten Tuban telah mengatur besaran hak yang akan didapatkan oleh pejabat di tingkat desa, yaitu kepala desa dan perangkatnya. Hak tersebut terdiri dari gaji atau penghasilan tetap dan pemberian tunjangan, baik itu tunjangan kesehatan, ketenagakerjaan, jabatan, hingga tunjangan kinerja. Semuanya sudah diatur detail dalam Peraturan Bupati atau Perbup Tuban Nomor 63 Tahun 2015 yang diubah dengan Perbup Nomor 93 Tahun 2018. 

Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa besaran gaji atau penghasilan tetap kepala desa perbulan paling banyak adalah sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulan. Sedangkan gaji sekretaris desa atau sekdes adalah paling sedikit 70% dan paling banyak 80% dari penghasilan kepala desa. Sedangkan penghasilan tetap perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dan paling banyak 60% dari gaji kepala desa. Adanya persentase tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. 

Namun demikian, para pejabat di tingkat desa ini sebagian besar masih memiliki penghasilan tambahan selain dari dana yang disebutkan di atas. Penghasilan tambahan tersebut berupa tanah bengkok yang dimiliki oleh desa yang hak pengelolaannya diserahkan kepada kepala desa maupun perangkat desa. Bahkan di beberapa desa, penghasilan yang diperoleh dari penggarapan tanah bengkok ini melebihi nilai gaji bulanan kepala desa maupun perangkatnya. Penghasilan tambahan dari bengkok inilah yang mungkin menjadi daya tarik seseorang untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa. 

Terus, bagaimana dengan desa yang tidak memiliki tanah bengkok untuk digarap kades maupun perangkat desa? Di Perbup 93 tersebut juga mengatur pemberian penghasilan tambahan bagi mereka. Pemerintah kabupaten Tuban memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp 500.000,- bagi kepala desa yang tidak mendapatkan bengkok. Sedangkan untuk sekretaris desa sebesar Rp 400.000,- dan perangkat desa selain sekdes sebesar Rp 300.000,- perbulannya. 

Baca juga Kini, Pajak Bumi Dan Bangunan Bisa Dicek Secara Online

Thursday, March 14, 2019

Satpol PP Tuban Berikan Edukasi Penegakan Perda Kepada Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut dengan Satpol PP memberikan sosialisasi di pendopo kecamatan Jatirogo tentang penegakan perundang-undangan daerah. Sosialisasi dan edukasi tentang perda tersebut diberikan langsung oleh kepala Satpol PP Tuban, Hery Muharwanto. Di samping itu hadir juga perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Tuban yang turut memberikan pemaparan terkait pentingnya menghindari penyalahgunaan narkoba. 


Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Maret 2019 tersebut diikuti oleh banyak peserta dari seluruh desa yang ada di kecamatan Jatirogo. Rata-rata yang hadir adalah perangkat desa, karena dari para pejabat di tingkat desa ini diharapkan mampu meneruskan informasi tentang perundang-undangan daerah kepada masyarakat. Sehingga jika Perda tersebut dimengerti oleh seluruh masyarakat tentu akan mampu meminimalkan potensi pelanggaran terhadap perda itu sendiri. 

Adapun yang menjadi fokus pembahasan pada acara tersebut adalah penjelasan terkait Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kabupaten Tuban. Perda tersebut di antaranya berisikan tentang ketertiban di jalan umum dan jalur hijau, ketertiban dalam lingkungan masyarakat, kesusilaan dan tempat umum serta ketertiban bangunan, perizinan, dan investasi di daerah. 


Masyarakat Tuban apabila mengetahui pelanggaran terhadap Perda bisa melakukan pengaduan dengan menghubungi call centre (0356) 321003 yang menyediakan layanan selama 24 jam. Mereka yang melanggar pasal 7 ayat 1 pada Perda 16 tadi akan dikenai ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Namun, meskipun demikian Satpol PP dalam menjalankan tugasnya akan selalu mengedepankan sisi kemanusiaan dan pembinaan, karena bisa jadi munculnya pelanggaran terhadap Perda karena ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.  

Baca juga Inilah 15 Desa Di Jatirogo Yang Akan Menyelenggarakan Pilkades Tahun 2019

Sunday, February 24, 2019

Pemasangan Stiker PKH Dan BPNT, Perlukah?

Dinas sosial di beberapa kabupaten di Indonesia ada yang memiliki inisiatif untuk membuat stiker untuk dipasang di depan rumah-rumah para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Stiker tersebut berisikan tulisan yang menjelaskan bahwa pemik rumah adalah penerima bantuan sosial. Di antaranya bertuliskan seperti, " Ini rumah warga miskin yang menerima bantuan dari pemerintah berupa PKH atau BPNT". Bahkan ada stiker yang di bawahnya terdapat keterangan " Ya Allah, sejahterakanlah saudara kami yang miskin ini, tapi apabila mereka berpura-pura miskin, maka adzabmu sangatlah pedih."


Pembuatan dan pemasangan stiker tersebut bisa jadi dilakukan untuk mengurangi jumlah warga miskin penerima bantuan sosial. Apa bisa? Bisa. Beberapa kasus yang terjadi menyebutkan bahwa tak sedikit keluarga penerima manfaat bantuan sosial merasa malu jika rumahnya ditempeli stiker dari dinas sosial tersebut. Terlebih bagi seorang yang rumahnya terlihat bagus, maka tak jarang ada yang langsung meminta surat pengunduran diri dari penerima bantuan sosial kepada dinas sosial.

Sebagaimana diketahui dan dimaklumi bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia itu jiwa sosialnya tinggi. Terlebih bagi mereka yang melek media sosial. Sehingga, rata-rata mereka malu jika dianggap orang yang tidak punya tapi jika ada bantuan dari pemerintah tetap berharap mendapatkannya. Nah, keadaan seperti ini ditangkap oleh Dinas Sosial sehingga dibuatkan stiker untuk dipasang di rumah penerima dan terbukti efektif mampu menyadarkan para penerima yang mampu dengan kesadaran sendiri. 

Dinas sosial melalui pendamping, baik PKH, Rastra, maupun BPNT menegaskan kepada masyarakat penerima bantuan agar tidak malu saat rumahnya ditempeli stiker tersebut. Mereka mewanti-wanti agar stiker yang dipasang untuk tidak dilepas atau dirusak. Jika sampai stiker itu rusak atau hilang, maka otomatis si pemilik rumah menjadi keluar dari keanggotaan penerima bantuan sosial. 

Namun demikian, ada juga masyarakat yang menyayangkan pemasangan stiker untuk orang-orang tidak mampu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Alasannya adalah tidak sepatutnya seseorang atau lembaga bahkan pemerintah memberikan bantuan dengan merendahkan orang yang diberikan bantuan. Sebab, hal tersebut mungkin saja bantuannya bisa membantu sedikit kesejahteraan mereka namun melukai hati si penerima. 

Ya begitulah, sisi kehidupan di dunia ini selalu memunculkan pro kontra. 

Baca juga Apakah Yang Dimaksud Dengan KIA Itu? Perlukah Untuk Memilikinya?

Saturday, February 23, 2019

Begini Bunyi Sumpah Panitia Pilkades

Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan pembentukan panitia pilkades tahun 2019 untuk desa-desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten Tuban. Sesuai tahapan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, waktu pelaksanaan pilkades akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2019.


Panitia pilkades yang telah terbentuk pun langsung diambil sumpahnya oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. Sebab agenda pilkades sudah mulai dilaksanakan pada bulan Februari, dengan kegiatan seperti penyusunan tata tertib, penyusunan daftar pemilih, penentuan biaya pilkades, pengumuman dan pendaftaran serta hal-hal yang lainnya. Berikut ini adalah teks sumpah panitia pilkades yang pengambilannya dipimpin oleh ketua BPD dengan disaksikan oleh peserta rapat dan menggunakan alquran yang dibawakan oleh tokoh agama desa setempat:

"DEMI ALLAH.  
SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI  DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGUH-SUNGGUH, JUJUR, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN KEPALA DESA, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN."

Sebagian besar desa yang ada di kabupaten Tuban hanya menyiapkan satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) per desa untuk pelaksanaan pilkades nanti. Sebab, sesuai aturan yang berlaku menyebutkan bahwa desa dengan jumlah pemilih di bawah 4.000 orang, dalam pelaksanaan pilkades nanti hanya menggunakan satu TPS. 

Namun ada juga desa di kabupaten Tuban yang jumlah pemilihnya di atas 4.000 orang. Sehingga desa tersebut harus menyiapkan 3 TPS dengan jumlah panitia pilkades sebanyak 5 orang yang dibantu 7 orang di masing-masing TPS. Sementara desa yang jumlah pemilihnya di atas 9.000 orang, maka kepanitiaannya sebanyak 7 orang dengan dibantu 7 orang di 5 TPS. Kepanitiaan pilkades tersebut diambilkan dari unsur perangkat desa, pimpinan/anggota lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. 

Baca juga Dispemas Tuban Adakan Pembekalan Panitia Pengisian BPD

Layanan Administrasi Kependudukan Online, Siapkah?

Administrasi kependudukan termasuk salah satu layanan yang selama ini seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat. Bagaimana tidak, segala aktifitas atau kegiatan masyarakat pasti selalu membutuhkan dokumen terkait kependudukan semisal Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran dan lain-lain. Dan terkadang apabila ada dokumen milik seseorang yang tidak sesuai, maka akan cukup menyita waktu untuk proses mengurusnya.  



Sampai saat ini, masih banyak elemen data dalam dokumen kependudukan milik masyarakat yang tidak sesuai dengan dokumen yang lainnya. Misalnya, nama seseorang di KTP ternyata ada perbedaan ejaan dengan nama di KK padahal atas nama satu orang yang sama. Dan hal ini cukup merepotkan, terlebih ketika akan digunakan untuk mengurus sesuatu urusan yang ternyata dokumen-dokemen yang ada harus sinkron satu sama lain. 

Belum lagi ketika ternyata dokumen yang tidak sama itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda. Semisal, terjadi ketidaksamaan data pada KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data yang ada di surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, atau data yang ada di ijazah yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan. Entah kenapa dulu terjadi perbedaan data pada dokumen tersebut, yang pasti hal-hal seperti itu cukup merepotkan bagi masyarakat yang mengalaminya. 

Masyarakat kemudian harus membenahi dokumen kependudukan yang tidak sesuai tersebut dengan mempersiapkan segala berkas persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian mereka membawanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mau tak mau harus meleburkan diriya dengan masyarakat lain yang juga melakukan antrian mengurus keperluannya. Antrian tersebut seringkali membludak karena banyaknya masyarakat yang melakukan pengurusan terhadap dokumen mereka. 

Nah, berangkat dari situasi seperti ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tuban berupaya membuat terobosan untuk melakukan percepatan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Percepatan layanan kependudukan tersebut diwujudkan dengan menyiapkan online desa yang disebut dengan layanan Jadek. Sehingga keberadaan layanan online diperkirakan mampu memangkas mobilisasi masyarakat yang meminta pelayanan di Disdukcapil karena yang bergerak adalah data bukan manusianya. 

Layanan online tersebut direncanakan akan dimulai pada awal bulan Maret. Masyarakat berharap agar layanan online itu benar-benar mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang selama ini merasa kesulitan dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan. 

Baca juga Karang Werda, Sebuah Wadah Bagi Para Lansia

Wednesday, February 20, 2019

Kini, Pajak Bumi Dan Bangunan Bisa Dicek Secara Online

Kabar gembira bagi generasi milenial yang selalu melek terhadap perkembangan teknologi. Kini, pemerintah kabupaten Tuban telah menciptakan sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengecek data Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB secara online. Aplikasi online tersebut berisi data yang menunjukkan tentang nominal besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan status pembayarannya. 


Masyarakat Tuban yang ingin masuk ke sistem tersebut bisa membuka aplikasinya dengan mengunjungi alamat pbb.tubankab.go.id. Di laman tersebut disajikan data berapa niminal uang yang harus dibayarkan seseorang wajib pajak PBB dengan cara memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) di aplikasi tersebut. Bahkan, masyarakat bisa mengetahui status pajaknya selama beberapa tahun terakhir. Apakah sudah lunas, menunggak ataukah terkena denda. Begitu juga dengan pengajuan SPPT baru juga bisa dicek apakah sudah terdaftar atau belum. 

Namun, meskipun kini sudah disiapkan aplikasi perpajakan online, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT tetap akan diterbitkan dan didistribusikan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) kepada masyarakat. Kenapa demikian, hal itu dikarenakan tidak semua warga bisa mengakses penggunaan sistem secara online. Di samping itu, keberadaan SPPT atau Pipil masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan tanah maupun bangunan, namun banyak sekali urusan-urusan yang menyangkut dengan pertanahan masih membutuhkan dokumen SPPT.  

Baca juga Sipades, Sebuah Aplikasi Untuk Mengelola Aset Desa

Tuesday, February 19, 2019

Inilah 15 Desa Di Jatirogo Yang Akan Menyelenggarakan Pilkades Tahun 2019

Memasuki tahun 2019, sebagian besar desa yang ada di kabupaten Tuban memiliki hajat pemilihan kepala desa atau yang biasa disebut dengan pilkades. Tak terkecuali desa-desa yang ada di kecamatan Jatirogo. Ada lima belas desa dari delapan belas desa yang akan menyelenggaran pilkades pada tahun ini. Kenapa hanya lima belas desa? hal tersebut dikarenakan tiga desa yang lainnya telah melaksanakan pilkades pada gelombang sebelumnya. Dan berikut ini adalah desa-desa yang akan menyelenggarakan pilkades tahun ini:

  1. Kebonharjo
  2. Ketodan
  3. Karangtengah
  4. Bader
  5. Besowo
  6. Jombok
  7. Sadang
  8. Ngepon
  9. Sugihan
  10. Sidomulyo
  11. Kedungmakam
  12. Demit
  13. Jatiklabang
  14. Sekaran, dan
  15. Dingil
Sedangkan tiga desa yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pilkades adalah desa Wangi, Paseyan dan Wotsogo. 


Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Tuban, tahapan pemilihan kepala desa tahun 2019 ini akan dilaksanakan mulai bulan Februari yang kemudian pelaksanaan pemilihannya pada tanggal 10 Juli 2019. Adapun pendaftaran calon kepala desa mulai dibuka pada tanggal 1-14 Maret 2019. Namun jika pada tanggal yang telah ditentukan tersebut belum ada calon yang mendaftar, maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran mulai tanggal 26 Maret sampai 24 April 2019.

Untuk sekedar diketahui, berikut ini adalah beberapa lampiran persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh para pendaftar calon kepala desa:
    1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
    2. surat    pernyataan    memegang    teguh    dan    mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika 
    3. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang  
    4. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
    5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang  dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
    6. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri
    7. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara
    8. surat  keterangan  pernah  bekerja  di  lembaga  pemerintahan  dari pimpinan lembaga pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja, bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan
    9. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan 
    10. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa
    11. surat pernyataan belum  pernah  diberhentikan  tidak  dengan  hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan   negeri, bagi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa atau dalam jabatan negeri
    12. surat  pernyataan  sanggup  pindah  domisili  dan  menetap  di  desa yang bersangkutan selama menjabat, bagi bakal calon dari luar penduduk Desa
    13. fotokopi  kartu  tanda  penduduk  yang  dilegalisir  pejabat  yang berwenang, apabila   KartTand Penduduk   belum   jad dibuktikan  dengan   surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk dari Pejabat yang berwenang
    14. daftar riwayat hidup
    15. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm
    16. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil
    17. surat  keterangan  pengunduran diri  dari  pimpinan/atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia
    18. surat izin dari pimpinan/atasan bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes
    19. surat izin dari pimpinan/atasan bagi tenaga/pegawai non PNS
    20. surat pemberhentian/pernyataan pengunduran diri bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
    21. salinan/fotokopi surat  permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa
    22. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa
    23. surat Keputusan Camat tentang pemberhentian dari keanggotaan BPD bagi BPD
    24. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
    25. pakta integritas bila terpilih menjadi Kepala Desa

    Baca juga Beberapa Hal Baru Di Pilkades Serentak Tuban Tahun 2019